RSS

Pengertian Sumber Hukum

A.Pengertian Sumber Hukum

Dalam bahasa Inggris, sumber hukum disebut source of law. Perkataan sumber hukum berbeda dengan dasar hukum,landasan hukum ataupun payung hukum. Dasar hukum adalah legal basis atau legal ground yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkanperkataan sumber hukum lebih menunjuk kepada pengertian tempat darimana asalmuasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Menurut Hans Kelsen source of law mengandung banyak pengertian. Pertama,yang dapat dipahami sebagai source of law ada dua yaitucustom dan statute. Olehkarena itu source of law biasa dipahami sebagai a method of creating law, custom, and legislation, yaitu customary and statuary creation of law. Kedua, source of law juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau the reason for the validity of law. Ketiga, source of law dapat juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non-juridis, seperti norma, moral, etika, prinsip-prinsip politik, ataupun pendapat para ahli, dansebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum, sehingga dapat pula disebut sebagai sumber hukum atau the source of law.

Pengertian yang lain bahwa Sumber Hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Menurut Prof. Soedikno ada beberapa arti sumber hukum:
1.Sebagai asas hukum

2.Hukum terdahulu yang memberi bahan

3. Dasar berlakunya

4.Tempat mengetahui hukum

5.Sebab yang menimbulkan hukum.

 

B.Pembagian Sumber Hukum

Sumber hukum dapat ditinjau dari segi materiil dan dari segi formil. Sumber hukum dalam arti materiil menurut Utrecht adalah perasaan atau keyakinan hukumindividu dan masyarakat yang menjadi determinan materiil membentuk hukum danmenentukan isi hukum. Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. Sumber-sumber hukum materiil dapat ditinjaudari berbagai sudut misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dansebagainya.

Sumber hukum dalam arti formil adalah faktor yang menjadi determinan formil membentuk hukum. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal atau merupakan dasarkekuatan mengikatnya peranan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegakhukum (causa efficient dan hukum). Sumber-sumber hukum formil antara lain adalah Perundang-undangan (statute), Kebiasaan (costum), Keputusan-keputusan hakim(jurisprudentie), Traktat (treaty), Pendapat sarjana hukum/ahli hukum(doktrin).

  1. 1.      Undang-undang(statue)

Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negarayang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang sebagai sumber hukummempunyai arti formil dan materiil. Dalam arti formil adalah setiap pertauranpeundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tatacara dan prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam arti materiil adalah setiap peraturanperundangan yang berlaku mengikat kepada setiap orang (masyarakat secara umum).

Undang-undang ialah suatu kekuatan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang menjadi sumber dasar bagi ketentuan-ketentuan hukum.

Menurut BUYS, Undang-undang mempunyai dua arti, yakni: Undang-undang dalam arti formil: ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parllementer. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum.

Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat umum.

Perundang-undangan itu dapat merupakan:

  1. perundang-undangan pusat, yaitu peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga atau badan pemerintah pusat. Seperti: UUD, TAP MPR, Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya.
  2. Peraturan perundangan pemerintah, yaitu: peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga pemerintah daerah, seperti: peraturan daerah TK1, peraturan gubernur, peraturan daerah TK II, peraturan bupati, dan sebagainya.

Kekuatan berlakunya Undang-Undang (UU) ada tiga, yaitu:

  1. Juridis, yaitu apabila UU dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenangdan sesuai prosedur yang berlaku.
  2. Sosiologis, yaitu berlakunya hukum sesuai dengan kenyataan dan diterima oleh anggota masyarakat.
  3. Filosofis, yaitu apabila berlakunya hukum sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang tertinggi.

Asas-asas berlakunya UU adalah sebagai berikut :

  1. Legalitas (nulum delictum noella poena sine pravia legi poenale) bahwa suatu UU hanya berlaku pada saat UU yang bersangkutan sudah dinyatakan berlaku.
  2. Tidak berlaku surut (non retroaktif). Pada prinsipnya UU tidak boleh berlaku surut terlebih berlakunya UU tersebut menimbulkan suatu kewajiban,atau hal lain yang menimbulkan beban bagi subyek yang dikenai peraturan.
  3. UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang berlaku lebih dahulu (Lex posteriore derogate legi priori). Apabila terdapat perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan terdapat pergantian peraturan sebelum perkara tersebut diputuskan, maka akan diberlakukan ketentuan yang lebih menguntungkan.
  4. Ketentuan yang lebig tinggi akan mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah (Lex superior derogate legi inferior). Berlakunya asas inisekaligus berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
  5. Ketentuan yang lebih khusus akan mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (Lex specialis derogate legi generali). Asas ini dapat berlakuapabila kedudukan produk hukum adalah sejajar.

Sumber hukum ini, demikian pula ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat hidup bersama dalam ruang lingkup yang tertib, aman dan penuh kedamaian.

Undang-undang berlaku bagi semua golongan, lapisan, kesukuan, kaya miskin, semuanya harus mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Berbeda dengan hukum adat yang hanya berlaaku dalam lingkungan masyarakat tertentu.

Kaidah hukum yang bersumber pada undang-undang harus berfungsi dan memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi:

  1. Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu harus sistematis, artinya tidak terdapat kesimpangsiuran ketentuan atau peraturan hukum dalam bidang yang sama.
  2. Ketentuan atau peraturan hukum harus memiliki keselarasan, artinya baik secara hirarkies maupun secara horizontal tidak terdapat pertentangan.
  3. Adanya relevansi suatu ketentuan dengan dinamika sosial secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan yang mengatur masalahnya yang tertentu harus benar-benar terpenuhi.
  4. Penerbitan peraturan-peraturan harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada yang telah ditetapkan.
  5. Peraturan hukum harus merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat, atau merupakan struktur rohaniyah suatu masyarakat, dimana setiap anggota masyarakat benar-benar akan mematuhinya.

Syarat mutlak berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaran  Negara(LN) atau disebut juga staatsblad yaitu suatu lembaaran/kertas tempet mengumumkan semua peraturan-peraturan Negara dan pemerintah agar sah berlaku. LN diterbitkan oleh Departemen kehakiman/Sekretaris Negara. Setelah diundangkan dalam LN kemudian diumumkan dalam Berita Negara, yaitu suatu penerbitan resmi Sekretaris Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah memuat surat-surat yang dianggap perlu, setelah itu diumumkan dalam siaran pemerintah melalui radio/televisi dan surat-surat kabar. Karena diumumkan itu maka undang-undang bersifat mengikat.

Tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam LN untuk daerah jawa dan madura, sedangkan untuk daerah selainnya baru berlaku 100 hari setelah diundangkan.

Sesudah syarat tersebut terpenuhi, maka berlakulah fiksi dalam hukum: SETIAP ORANG DIANGGAP TELAH MENGETAHUI ADANYA SUATU UNDANG-UNDANG. Hal ini berarti bahwa jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela dengan alasan tidak mengetahui adanya undang-undang itu.

Berakhirnya kekuatan berlaku suatu Undang-undang

Suatu undang-undang tidak berlaku lagi apabila:

  1. Jangka waktu berlaku yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau.
  2. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
  3. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang lebih tinggi.
  4. Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.
  5. 2.      Kebiasaan (custom)

Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang dipandang sebagai hukum oleh pergaulan hidup.

Dalam pergaulan sehari-hari terdapat suatu kebiasaan yang merupakan unsur-unsur kebudayaan(tata adat, etika, sopan santun, agama dan kepercayaan) yang secara turun temurun ditaati oleh setiap anggota masyarakat yang bagi pelanggar hukum tersebut terdapat hukuman yang hukumannya tidak kalah dengan peraturan perundangan.

Kebiasaan-kebiasaan itu berlangsung sebagai Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat yang memiliki ciri-ciri sebagai ketentuan atau peraturan hukum adat yang umumnya tidak tertulis, telah berlaku sering kali, dari generasi ke generasi dengan membawa akibat yang sama bagi si pelanggar. Serta masyarakat mempunyai keyakinan bahwa peraturan tersebut tetap akan berlaku untuk menegakkan tata tertib lingkungan.

Keyakinan atas hukum tersebut seringkali timbul dari kejadian sebenarnya belaka, jika sesuatu tetap berlaku lama kelamaan timbul fikiran pada manusia, bahwa mereka harus demikian dan menurut hukum adalah demikian. Ini adalah kebiasaan yang dialami oleh setiap orang, dari susila timbul suatu kebiasaan, dan dari susila timbullah suatu hukum.

Kebiasaan(hukum adat) adalah sebagai hukum yang tertua, sifat peraturannya sesuai dengan sifat lingkungan masyarakatnya itu sendiri.

Contoh: Apabila seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang kali dan komisioner yang lain juga menerima upah yang sama, oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yang akhirnya berkembang menjadi hukum kebiasaan.

  1. 3.      Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

Yurisprudensi adalah keputusan hakim atau putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan beberapa kali dipergunakan sebagai dasarmemutuskan perkara yang sejenis. Keputusan hakim mempunyai kekuatan hukumtetap setelah 7 hari pada putusan Pengadilan Negeri tidak dilakukan upaya hukum,atau 14 hari pada putusan Pengadilan Tinggi.

Seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi aturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim harus membuat peraturan sendiri.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang pasal 22 A.B. yang berbunyi: “hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak untuk mengadili.  Dengan demikian, jelaslah bahwa hakim berhak untuk membuat hukum sendiri.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri sesuai pasal 22 A.B. menjadi dasar keputusan hakim lainnya /kemudiannya untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut kemudian menjadi sumber hukum keadilan. Dan keputusan hakim demikian yang disebut hukum jurisprudensi.

Jurisprudensi ialah Keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada yang dinamakan Jurisprudensi tetap, yaitu keputusan hakim yang terjadi karena serangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan(standard-arresten) untuk mengambil keputusan.

Dengan demikian, telah jelas bahwa apabila dalam suatu peraturan, undang-undang, ternyata terdapat sesuatu yang kurang jelas, maka tentang hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menjalankan isi dari peraturan yang kurang jelas tersebut. Keputusan yang didasarkan pertimbangan lainnya untuk memutuskan persoalan/masalah yang  sama, secara lambat laun keputusan-keputusan tersebut yang paling mantap akan menjadi pegangan para hakim, yang kadang-kadang dibukukan pula, sehingga menjadi daya baku yang tidak berbeda dengan undang-undang.

  1. 4.      Hasil Pendapat atau Penyelidikan Para Ahli Hukum (Doktrin)

Pendapat para ahli hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Para ahli hukum yang terkenal sering mengemukakan pendapat-pendapatnya, berbagai karya tulis yang memberikan uraian atau penjelasan mengenai masalah-masalah hukum. Hal ini sering dijadikan pegangan untuk mengatur soal-soal atau masalah yang sama oleh badan pembuat undang-undang dan juga para hakim.

Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang menjadi dasar keputusannya, hakim sering mengutip pendapat seseorang sarjana hukum mengenai masalah yang harus diselesaikannya. Apabila jika sarjana hukum itumenentukan bagaimana seharusnya, dan pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Terutama dalam hubungan internasional pendapat-pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar, bagi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

Dalam hal ini, seorang ahli hukum indonesia, Prof. Dr. Mochtar kusumaatmadja,S.H, mengemukakan gagasan baru tentang hukum perairan, gagasan-gagasan ini ternyata dapat diterapkan dalam hukum internasional.

  1. 5.      Traktat(Treaty)

Traktat adalah suatu perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Dari traktat ini timbullah hukum, seperti hukum dagang, hukum udara, hukum laut, dan lain-lain.

Perjanjian antar dua negara atau lebih disebut dengan perjanjian antar negara atau perjanjian internasional(traktat), traktat juga mengikat warganegara-warganegara dari negara yang bersangkutan.

Traktat yang diadakan oleh dua negara disebut Traktat Bilateral, misalnya perjanjian antara pemerintah RI dan pemerintah RRC tentang “Dwi-Kewarganegaraan”. Traktat yang diadakan oleh banyak negara disebut Traktat Multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan internasional negara-negara Eropa(NATO) yang diikuti oleh beberapa negara eropa.

Apabila traktat multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaannya tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif(traktat terbuka), misalnya piagam perserikatan Bangsa-bangsa. Traktat kolektif  tersebut membuka kemungkinan untuk masuknya negara-negara yang tidak merupakan pihak pada pembentukannya.

Traktat antara dua negara atau lebih, biasanya memuat peraturan-peraturan hukum, maka dengan demikian merupakan sumber hukum dalam arti formil.

Apabila dua orang mengadakan kata sepakat(konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian itu mengakibatkan pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada perjanjian yang mereka adakan. Hal ini disebut pacta sunt servanda yang berarti, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya dan setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia di dalam bermasyarakat, dan sumber-sumbernya terdapat dari dalamnya pula, atau jelasnya pada masyarakat itu sendiri.

Hukum dapat memaksa seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan apabila perlu untuk mencapai tujuannya dapat menggunakan sanksi hukum sebagai paksaan. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa dengan hukum dapat dipaksakan segala-galanya, karena hukum itu mengandung nilai-nilai kehidupan yang mentap, keadilan dan kebijaksanaan.

Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni peraturan-peraturan yang apabila dilanggar dan tidak ditaati akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Bidang hukum merupakan bidang yang demikian luasnya menyangkut masalah-masalah ketertiban bermasyarakat, masalah yang penting sepanjang zaman.

Di dalam kehidupan masyarakat berlaku berbagai ketentuan, seperti moral,sopan santun, agama, dan hukum. Seringkali produk hukum di bidang pemerintahanatau bidang lainnya terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang telahditetapkan atau yang harus dilaksanakan dengan kenyataan kehidupan masyarakat yangdihadapi. Atau bahkan tidak sesuai dengan falsafah bangsa, Pancasila. Sebagai contohPemilihan Langsung baik Presiden atau Kepala Pemerintahan lainnya. Kemudian pengambilan keputusan dengan metode suara terbanyak (voting). Sebagaimanadiketahui bahwa Pancasila mengamanatkan dalam sila keempatnya “Kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”agar permusyawaratan/perwakilan digunakan dalam pengambilan keputusan, termasuk pemilihan kepala pemerintahan tersebut.

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya/ditinggalkannya penelitianterhadap sumber-sumber hukum dalam menciptakan suatu produk hukum. Dalammakalah ini akan dibahas tentang sumber hukum dan peranannya dalam menciptakanproduk hukum agar produk hukum yang diciptakan dapat semaksimal mungkin efektifpelaksanaannya dan mengurangi adanya pertentangan dengan ketentuan-ketentuanyang ada dalam masyarakat.

BAB III

KESIMPULAN

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yangmempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalu dilanggarmengakibatkan sanksi yang nyata dan tegas. Sumber hukum dibagi menjadi duasumber hukum materiil dan sumber hukum formil Sumber hukum formil sendiri adalima yaitu Peraturan Perundang-undangan, Kebiasaan, Keputusan-keputusan Hakim,Traktat, dan Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin). Dalam undang-undang terdapatasas-asas yang menjadi pedoman berlakunya sebuah undang-undang.

Dengan mempelajari dan meniliti sumber hukum kita dapat mengetahui suatuketentuan merupakan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan untukmengetahui suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum yang berlaku umum atau bukan.

Di bidang pemerintahan, dengan memperhatikan sumber hukum akan dapat tercipta produk hukum yang taat asas dan taat sistem, sesuai urutan perundang-undangan dan meminimumkan adanya ketidaksesuain dengan ketentuan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga produk hukum dapat dijalankan secara efektif.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: