RSS

Hukum perdata

HUKUM PERDATA

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia
yang di ampu oleh Lufan Muntaqo, S.H

Disusun oleh :
• Alpian

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM ( FSHI )
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN ( UNSIQ )
JAWA TENGAH DI WONOSOBO

KATA PENGANTAR

Alhamdullah segala puji kami ucapakn atas kehadirat Allah yang maha kuasa, atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ HUKUM PERDATA “ .
Shalawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat manfa’atnya di yaumul Qiyamah nanati, Amin
Saran dan kritik kami terima karena masih banyak kekurangan dalam makalah ini.

Semoga bermanfaa’at bagi para pembaca.

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Di dalam hidup bersama orang harus biasa memindahkan sejumlah besar peraturan-peraturan. Dari peraturan-peraturan tersebut sebagian besar sama sekali tiada hubungannya dengan “ Hukum “. Hanya sedikit sajalah yang ada sangkut pautnya dengan Hukum. Misalnya mengenai kebanyakn aturan-aturan kesopan dan juga mengenai berbagai kewajiban-kewajiban kepatuhan. Hal-hal itu dapat saja dilanggar tanpa memeperoleh hukuman .
Perlulah kiranya yang dikemukakan. Yang dimaksud Hukum perdata adalah aturan-aturan atau nama-nama, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat anatara kepentingan yang satu dengan yang lain didalam suatau masyarakat tertentu ( i.c Negara Belanda ), terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. ( Hukum perdata disebut juga Hukum sipil atau Hukum private ).

2. Rumusan Masalah
a. Apa saja dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia ?
b. Bagaimana konsepsi dasar dan Hukum Perdata ?
c. Bagaimana Hukum perorangan dan Hukum keluarga di Indonesia ?

BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengertian hukum
1. Hukum perdata dalam arti luas dan dalam arti sempit.
Yang dimaksud dengan Hukum Perdata dalam arti luas ialah : bahan Hukum sebagaimana terutama tertera dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata , Kitab Undang-undang Hukum Dagang , beserta sejumlah yang disebut undang-undang tambahan ( Undang-undang nama perniagaan , Undang-undang mengenai perkumpulan koperasi dan sebagaimana ), sedangkan biasanya dimasukkan dalam pengertianm itu .
2.Hukum Publik dan Hukum Privat
Pembedaan ini sudah disinggung dalam No. 1 , dimana Hukum Pidana disebut disamping Hukum Perdata. Dalam pada itu Hukum Publik adalah lebih luas dari hukum pidana. Hukum Publik mencakup semua aturan hukum saja yang memberikan pembatasan dan pengaturan hak dan kewjiban penguasa sebagai demikian, dimana kepentingan-kepentingan dari masyarakat tersangkut. Selain Hukum Pidana , termasuk juga dalam hukum publik : Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintah dan selanjutnya juga Hukum Antar Bangsa-bangsa .
3.Hukum Perdata materiil dan Hukum Perdata formil
Hukum perdata materiil ialah aturan-aturan Hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri , sedangkan Hukum Perdata formil menetukan cara , menurut mana pemenuhan hak-hak materiil tersebut dapat jaminan. Sedangkan Hukum perdata formil sebagian besar adalah identik ( sama ) dengan yang disebut Hukum Acara Perdata .
4.Hukum dan Hak
Hukum ialah keseluruhan aturan-aturan Hukum, sedangkan hak adalah Wewenang-wewenang yang timbul dari aturan-aturan itu. Ada kalanya pengertian “ hak “ itu diambil dalam arti yang lebih luas dan dengan itu yang dimaksud ialah juga kewajiban-kewajiban yang timbul dari Hukum.
5.Hukum Pemaksa dan Hukum Pelengkap
Hukum pemaksa ialah peraturan-peraturan yang penyimpangannya tidak dapat dilakukan dengan bebas oleh orang-orang yang dikenainya. Mengenai ketentuan-ketentuan dari Hukum pelengkap dalam pada itu, orang bebas untuk menyimpang dari padanya.
B.Dasar-Dasar Hukum Perdata
1 . Konsepsi dan Dasar Sejarah Global
Dalam arti luas “ Hukum Perdata “ meliputi semua Hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan ; jadi meliputi seluruh Hukum “ Privat materil “. Disampimg itu tidak jarang dipakai istilah “ Hukum sipil “. ( Menurut soebekti 1 ) Hukuim Perdata di Indonesia ber-bhimeka warna.

Pertama ia berlainan untuk segala golongan warga negara :
a. Untuk golongan bangsa Indonesia asli , berlaku “ Hukum Adat “ yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku dikalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

b. Untuk golongan warga negara bukan asli, yang berasal dari Tiongkhoa dan Eropa berlaku kitab UU Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) dn kitab UU Dagang ( Wetboekvan koophandel ), dengan pengertian bahwa bagi golongan Tiongkhoa mengenai Burgerlijk Wetboek tersbut dan ada ada sedikit penyimpanan, yaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buku I ( mengenai upacara yamg mendahului pernikahan dan mengenai “ penahan “ pernikahan ) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula “ Burgerlijkc Stand “ tersendiri . selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal peningkatan anak , karena hal itu tidak terkrnal didalam Burgerlijk Wetboek .
Akhirnya untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal Tiongkhoa atau Eropah ( yaitu : Arab , India ,dan lain-lain ). Belaku sebagai dari Burgerlijk Wetboek , yaitu pada pokoknya hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda ( Vermogenscreht ) , jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan ( personen en familierecht ) maupun yang mengenai hukum warisan . mengenai bagian-bagian hukum yang belakangan ini , belaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya .

1) Prof . Subekti , SH , pokok-pokok hukum Perdata , h : 10

Hukum yang berlaku bagi golongan bangsa indonesia asli sendiripun ada berbhineka lagi , yaitu berbeda-beda dari daerah ke daerah .
Khusus dibidang kondifikasinya secara panjang lebar dipaparkan oleh kansil bahwa : “ setelah pendudukan perancis berakhir oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketahui oleh Mr. J . M . kemper dan bertugas membuat rencana kondifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumber sebagian besar “ C o de Napoleon “ dan sebagian kecil hukum Belanda kuno .
Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya ( 5 juli 1830 ) tetapi Hukum Peredata Belanda baru diresmikan pada 1 0ktober 1838 .
Pada tahun itu dikeluarkan :
1. Burgerlijk Wetboek ( KUH Sipil )
2. Wetboek van koophandel ( KUH Dagang )
Berdasarkan asas kordordinasi , kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kondifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia . Kondifikasi ini di umumkan pada tanggal 30-4-1847 staatsblad NO. 23 dan mulai berlaku pada 1 maret 1848 di Indonesia .

2 . Kondifikasi Hukum Perdata di Indonesia , tahun 1848
KUHS yang terlaksana dalam tahun 1848 itu adalah hasil panitia kodifikasi yang diketahui oleh Mr . C. J SCHOLTEN van OUDHAARLEM .
Maksud daripada kodifikasi pada waktu itu untuk mengadakan persesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di belanda . Di negeri Belanda aliran kodifikasi adalah daripada aliaran kodifikasi di Eropa belangsung secara umum pada akhir abad ke-18 : malah pada waktu itu sudah ada negara-negara yang telah sesuai dengan kondifikasinya .
Demikian antara lain Prncis , sudah 10 tahun bekerja , dalam tahun 1804 telah menyelesaiakn kodifikasinya , yaitu Code civildes Prancis .
Di negeri Belanda , setelah merdeka dari penjajahan Prancis , aliran kodifikasi diwujudkan tahun 1830 dalam KUHS ( tanggal 5 juli 1830 ) dan akan mulai berlaku jam 12 malam tanggal 31 januari 1831 ( antara 31 januari dan 1 febuari 1831 ) .
Proses tersebut sebenarnya cukup panjang dan kompleks sehingga pada akhirnya terbentuklah kodifikasi hukum perdata sebagaimana berlaku ditngah-tengah masyarakat Indonesia .
3 . Sistematika Hukum Perdata
Hukum tengtang diri seseorang , memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum , peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendirir melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu .
Hukum keluarga , mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan , yaitu : perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri hubungan orang tua dan anak , dan perwalian .
Hukuim waris , mengatur ikhwal tentang Benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Jika dapat dikatakan hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan dengan sifatnya yang setengah-setengah ini , Hukum waris lazim ditempatkan tersendiri 2).
4.Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga
Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan , hingga meninggal dunia . Bahkan secara yuridis belaku sejak dalam kandungan ibunya hingga meninggal dunia . ketentuan ini ditegaskan didalam pasal 2 ayat 1 KUH . Perdata yakni :
1. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan , di anggap sebagai telah dilahirkan , bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya .
2. Mati sewaktu dilahirkan , di anggap ia tak pernah telah ada . Demikian pula yang subekti 3) menjelaskan bahwa : berlakunya seseorang sebagai pembawa anak , hak , mulai dari saat ini dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal .
Menurut kansil 4) suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara :
a. Didirikan dengan akte Notaris.
b. Didaftarkan dikantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.
c. Dimintakan pengesahan Anggaran Dasarnya kepada menteri kehakiman.
d. Diumumkan dalam Berita Negara.
Demikian pula subekti 5) bahwa : Tiap orang menurut hukum , harus , harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari . Tempat tersebut dinamakan domisili juga badan hukum harus mempunyai tempat kedudukan tertentu . Hal ini perlu untuk menetapkan beberapa hal , misalnya : dimana seorang harus kawin , dimana seorang harus dipanggil dan ditarik dimuka hakim . pengadilan mana yang harus berkuasa terhadap seseorang dan sebagainya .
Adapun domisili sebagai mana tersebut di atas dapat terjadi domisili tersebut adalah tempat kediaman pokokl , atau domisili tersebut mengikut kepada domisili norang lain . Akan tetapi berhubung dengan adanya urusan tertentu ada pula domisili Yang dipilih .
Sedangkan materi pokok hukum keluarga pada garis besarnya meliputi :
1. Keturunan
2. Kekuasaan orang tua
3. Perwalian
4. Pengampunan
Anak yang di anggap lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri disebut anak sah . menurut Undang-Undang terdapat bebrapa ketentuan dasar yang harus diperhatiakan didalam menentukan ayah yang sebenarnya dari seorang anak. Ketentuan tersebut diatur berturut-turut didalam pasal 250, 251, 252, 254, dan 255. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 250 :
Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.
Pasal 251 :
Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami istri. Namum pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut.
• Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri.
• Jika ia telah ikut hadir takkala akta kelahiran dibuat dan akta itupun telah ditandatanggani atau membuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatangganinya.
• Jika si anak tidak hidup takkala dilahirkannya.

2) Ibid, Op. Cit , hh : 16-17
3) Ibid, Op. Cit, h : 20
4) Drs. S.S.T. Kansil , SH., PIH dan PTHI, h : 201
5) Prof. Subekti , SH., Op. Cit, hh : 21 : 22

Pasal 252 :
Suami boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari, sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan, maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketidakmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan istrinya.
Dengan menunjuk pada ketidakmampuannya yang nyata, suami tidak dapat menggingkari bahwa anak itu adalah anaknya.
Pasal 254 :
Suami boleh menggingkari keabsahan seorang anak , yang dilahirkan tiga ratus hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak, dengan tidak mengurangi hak istrinya, untuk mengemukakan segala peristiwa , yang kiranya sanggup membuktikan , bahwa suamilah bapak anak itu.
Apabila penggingkaran itu telah dinyatakan sah, maka suatu permufakatan antara suami dan istri, tidak akan mengakibatkan si anak itu memperoleh kedudukan yang absah.
Pasal 255 :
Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarksan adalah tidak sah.

5.Hukum Perkawinan ( UU NO. 1 Tahun 1974 )

Sejak tanggal 2 januari 1974 trelah berlaku Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 6) yang dinyatakan dengan tegas didalam pasal 76 yakni :
1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya, yang pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan didalam lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 ; dan penjelasan diatur didalam Tambahan lembaga Negara Nomor : 3019
Agar supaya setiap orang dapatr mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undangan ini dengan penempatan dalam lembaga Negara Republik Indonesia.Sesuai dengan pasal 67 ( 2 ) diatas maka telah dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6.Hukum Harta Kekayaan

peratyuran-peraturan hukum yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang disebut hukum harta kekayaan yang meliputi :
a. Hukum Benda mliputi hukum benda bergerak dan benda tetap, benda berwujud dan tidak berwujud.
b. Hukum perikatan yang dapat timbul hak-hak relatif adalah hak-hak yang harus dihormati oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

C.Hukum Acara Perdata
1. Sifat Hukum Acara Perdata dan Masalah Gugat
Hukum acara perdata merupakn rangkaian peraturan yang menentukan dengan cara bagaimana para subjek hukum melakukan atau beracara dimuka pengadilan serta dengan cara bagaimana seharusnya Pengadilan melakukan tindakan untuk menjalankan dan mempertahankan Hukum Perdata Materiil. Pada dasarnya acara perdata di Pengadilan Negeri dilaksanakn dengan lisan . dalam hal ini berarti dalam pemeriksaan perkara tersebut terjadi tanya jawab dimuka hakim, akan tetapi kedua belah pihak diperbolehkan memajukan surat-surat . Apabila hal ini terjadi , maka bearti pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan tulisan . Demikan halnya soepomo 7) menjelaskan bahwa : bertalian erat dengan cara yang berlaku dengan lisan tersbut , maka Reglemen Indonesia memuat acara pemeriksaan yang berlaku dengan berlangsung ( onmidlellijk heid van prosedure ) . artinya hakim mempunyai hubungan langsung dengan segala faktor dari proses ; hakim berhadapan dengan para partai sendiri , mendengarkan sendiri saksi-saksi dan sebagainya.
Acara pemeriksaan dengan tulisan tidak membawa hubungan yang hidup ( levend contact ) antara hakim dan perkara yang diadili. Pada dasarnya hakim hanya mengenali tulisan-tulisan yang diajukan, sedang apabila perlu, dapat diadakan pemeriksaan saksi ( getvigenverhoor ). Pemeriksaan saksi itu tidak dijalankan oleh pengadilan sendiri, melainkan orang lain.

7) Prof. Dr. R . Soepomo , SH, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, hal : 17

Dalam dua macam hal ini tidak ada seorang tergugat, akan tetapi hal ini sebetulnya tidak merupakan perkara perdata, dan Pengadilan Negeri sebetulnya tentang dua soal ini tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai Penguasa Tata Usaha. Dalam hal ada tergugat , maka terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut kekuasaanatau kompetensi relatif Pengdilan Negeri.

Menurut R. Soepomo 8) menjelaskan ; sebagai peraturan pokok berlaku peraturan yang menunjuk Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya tergugat sebagai pengadilan yang berkuasa untuk memeriksa gugat yang diajukan. Apabila ada lebih dari seorang tergugat, maka pengugat dapat memilih Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya salah satu dari para tergugat. Jika antara beberapa orang tergugat hubungan satu sama lain sebagai orang yang berutang pertama ( hoofdschuldenaar ) dan penanggung ( borg ) , maka gugat diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya orang yang berutang pertama.

Disamping peraturan pokok tersebut , terdapat beberapa tambahan :
1. Jikalau kedua pihak memilih tempat tinggal special dengan akte yang tertulis, maka pengugat, jika ia mau , dapat memajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukmannya tempat tinggal yang dipilih itu terletak ( pasal 118 ayat 4 ).
2. Jikalau tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili adalah Pengadialn Negeri dari tempat pendiaman tergugat.
3. Jikalau tergugat juga tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui, atau jiakalau tidak terkenal. Maka gugat diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya salah seorang dari para pengugat, yaitu : jika gugatnya mengenai barang tidak bergerak ( misalnya tanah ), maka gugat diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak ( 118 ayat 3 ).

2.Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan dan Pembuktian
Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 17 dinyataka bahwa ” sidang memeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain “ ketentuan ini menjamin adanya kontrol sosial atas proses peradilan terutama tugas “ yang dilaksanakan oleh para penegak hukum .
Didalam sidang perkara dapat pula terjadi salah satu pihak tidak dapat hadir dipengadilan, walaupun mereka sudah dipanggil secara pantas . menurut wirjono dijelaskan bahwa : jika kedua belah pihak sudah dipanggil secara yang disebut diatas , dan pengugat pada waktu yang telah ditentukan tidak menghadap dan juga menguasakan orang untuk menghadap, maka menurut pasal 124 dan pasal 148 , gugatnya dianggap gugur dan pengugat harus membayar segala biaya perkara , dengan tidak mengurangi hak pengugat untuk memajukan gugat baru .
3,Putusan Hakim dan Eksekusi ( Pelaksanaan Putusan Hakim )
Adapun putusan hakim menurut R . Wijono, P . 9) sebagai berikut : ada dua macam putusan hakim , yaitu putusan terakhir yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh Hakim , danj putusan yang di adakan sebelum Hakim memutuskan perkaranya , yaitu untuk memungkinkan atau memermudahkan pelanjutan pemeriksaan perkara.

8) Prof.Dr. R. Soepomo, SH, Op . Cit . hh : 22 – 23
9) Prof. Dr .R Wirjono Prodjodikoro, SH. Op. Cit , hh : 127

BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan
Hukum prdata mempunyai arti luas dan sempit jadi Hukum dalam arti luas meliputi semua Hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan : jadi meliputi seluruh hukum privat materiil . menurut soebekti Hukum Perdata di indonesia ber-bhinneka warna . adapun ada untuk golongan warga negara ada dua yaitu :
1. Untuk golongan bangsa Indonesia asli
2. Untuk golongan warga negara bukan asli.

Pada 1 oktober 1838 dikeluarkan hukum perdata Belanda baru yang telah disesuaikan yaiti :
1. Burgerlijk Wetboek ( KUH Sipil )
2. Wetboek van Koophandel ( KUH Dagang )
Sejak tanggal 2 januari 1974 telah berlaku undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan dengan tegas didalam pasal 67 yakni :
1. Undang-undang ini mulai belaku pada tanggal di undangkannya , yang pelaksanaannya , secara efektif lebih lanjut akan di atur dengan peraturan pemerintah.
2. Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan. Di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

• Hartono Hadisoeprapto, S. H. Pengantar Tata Hukum Indonesia.
2008 LIBERTY : Yokyakarta.
• Sudarsono, SH. Pengantar Tata Hukum Indonesia.
1991 PT. Rineka Cipta., Jakarta .
• Vollmar H. F. A. Pengantar Studi Hukum Perdata.
1983 . CV . Rajawali : Jakarta.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: